PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KALIMANTAN TIMUR
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v11i2.520Keywords:
High Prosecutor's Office Kalimantan Timur, Corruption Prevention.Abstract
East Kalimantan cannot be detached from the spotlight of the prevention and eradication of criminal acts of corruption. This is because of the opportunity that exists in East Kalimantan is more wide open. The number of orientation field a more natural resources in East Kalimantan turns out to be a sweet target object for the perpetrators of the corruptor if no supervision and intensive prevention beforehand by the stakeholders concerned. This is where the role of the Prosecutor in East Kalimantan are challenged not only to uphold the law but also embodies the prevention of the occurrence of the crime of corruption that occurs in East Kalimantan. This research aims to find out and assess the efforts of the Prosecutor of East Kalimantan as well as obstacles faced in preventing criminal acts of corruption.
In this study using a Purposive Sampling Technique. The technique of data collection is the observation, in-depth interviews and documentation. The data type is the type of primer and under with data analysis is qualitative.
Results achieved in this study the existence of the description of the role of the Prosecutor in carrying out efforts in the prevention and eradication of corruption so that created a conducive society, secure, and comfortable away from the criminal acts of corruption.
Downloads
References
Buku :
Hamzah Andi, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Arief Barda Nawawi, 1998, “Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana”. Masalah-Masalah Hukum (Edisi I), FH UNDIP: Mei-Juni.
Muzaffar Chandra., 1986., “Wabah Korupsi “ dalam Seri Wawasan Korupsi”., Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
Darmono. 2013. Penyampingan Perkara Pidana (Seponering) Dalam penegakan Hukum, Jakarta : Solusi Publishing.
Hartanti Evi, 2008, Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
Danil Elwi., 2011., Korupsi Konsep, TIndak Pidana, dan Pemberantasannya., Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Andrea Fockema, 1983., Kamus Hukum., Bandung: Bina Cipta Huruf C. Terjemahan Bina Cipta
Loqman Loebby, 1999, Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Mulyadi Lilik, 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Poerwadarminta., 1976., Kamus Besar Bahasa Indonesia., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Alatas Syed Hussein., 1983., Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer., Jakarta: LP3ES.
Waluyo Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Media Cetak :
Kaltim Post.
Samarinda Post.
Media Internet :
Anonim. 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi.
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi. Diakses pada tanggal 20 Februari 2014.
Anonim. 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi. http://www.kpk.go.id/id/faq. Diakses pada tanggal 20 Februari 2014.
