Vol. 10 No. 2 (2018): August
Articles
-
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KARANG TUNGGAL KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)
Abstract view : 207 times | 
Download: 241 times |
DOI :
https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.351
-
KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN BANGUNAN DI ATAS HAK PAKAI ATAS TANAH YANG TELAH DI BATALKAN (Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah)
Abstract view : 206 times |
Download: 600 times |
DOI :
https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.352
-
KAJIAN HUKUM TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
Abstract view : 310 times |
Download: 1215 times |
DOI :
https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.353
-
KESIAPAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT 1 (SATU) LEMBAR (MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG /BENTUK DAN ISI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH)
Abstract view : 357 times |
Download: 191 times |
DOI :
https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.354
-
MEMANTAPKAN LANDASAN HUKUM FORMIL SEBAGAI ALAT SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Abstract view : 310 times |
Download: 268 times |
DOI :
https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.355
-
PEMBENAHAN TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAPAT MENIADAKAN OPSI HUKUMAN MATI BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA (THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF PENITENTIARY CAN ELIMINATE THE DEATH PENALTY OPTIONS OF CONVICTED CRIMINALS IN INDONESIA)
Abstract view : 151 times |
Download: 131 times |
DOI :
https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.359
