ANALISIS YURIDIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT PRIMA TOP BOGA OLEH PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, TBK DARI PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 07/KPPU-M/2018)
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v11i2.521Keywords:
Stock Takeover, KPPU Decision Number 07 / KPPU-M / 2018Abstract
The purpose of this study is to review and analyze the legal consequences of acquisitions made on limited liability companies; and based on theconsiderations used by KPPU to determine that PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Has violated Law Number 5 of 1999 .
This research is normative legal research. Secondary data collection in library research is done by studying documents. The data analysis method used in this study is descriptive and analyzed qualitatively.
The results of this study are: (1) Acquisition or Acquisition of Limited Liability Companies can also provide legal consequences affecting the Limited Liability Company. The legal consequences referred to in the Limited Liability Company are the legal consequences both institutionally, namely shareholders, employees, and third parties, as well as the legal consequences of certain parties, especially to third parties or creditors from the acquired limited liability company. In practice that has happened so far, the status of creditors' receivables in a limited liability company that has been acquired is the responsibility of the new Shareholders ; and (2) In the reading of the decision it was also explained that the reported party had acquired / taken over shares of PT Prima Top Boga on January 24, 2018, amounting to 32,051 shares (issuance of new shares) taken over by adding capital worth Rp31,499,722,800 , 00 (thirty one billion four hundred ninety nine million seven hundred twenty thousand eight hundred rupiahs) by Pt Nippon Indosari Corpindo, Tbk. After a long process, through the Merger Directorate, it was conveyed that based on the calculation of calendar days, notices of the takeover of shares of the PT Prima Top Boga company should be notified to the Commission no later than March 23, 2018. However, the reported report took place on March 29, 2018. In accordance with PP No. 57 of 2010 that the reported party is obliged to notify the Commission of the acquisition of shares no later than 30 (thirty) working calendar days from the date the juridically effective Business Entity, Business Entity Consolidation or Takeover of Company Shares are effective.
Downloads
References
Buku/Literatur :
Abdul .R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli, Rajawali Press, Jakarta
Janus Sidabalok, 2012, Hukum Perusahaan- Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Nuasa Aulia, Bandung
Ridwan Khairandy, 2009, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 30 TAhun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan
Peraturan BAPEPAM No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan BAPEPAM No. X.K.1 tentang Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten
Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-L/2009
Jurnal/Makalah :
Gunawan Widjaja, 1999, “Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Usaha Farmasi dalam Praktek Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Antisipasi Kasus Praktek Monopoli dan Litigasi)”, Makalah pada Seminar Nasional “Dampak UU Anti Monopoli dan UU Perlindungan Konsumen terhadap Usaha Farmasi di Indonesia, Jakarta, GP Farmasi
Syamsul Maarif, 2008, Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya Dengan Hukum Persaingan, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 1 Tahun 2008
