PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN FLYOVER YANG MENGHUBUNGKAN JALAN AW. SJAHRANIE DAN JALAN JUANDA)
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v8i1.28Keywords:
Land Procurement for Development in the Public Interest, Land AcquisitionAbstract
National development carried out in order to meet the mandate of the 1945 opening of the year to year increase. At the same time, the population has been continues to increase and it is relation with the development and results, it is increasing and the variety of all the needs of the population in Indonesia which is increasing with the level of prosperity is getting better it would require public facilities such as: network / transport facilities education, worship, sports facilities, communication facilities, public safety facilities and so forth. Construction of public facilities such as the above needs the land as the site. In terms of land supply is still widespread, the construction of public facilities had no problems, but that the problem in case is the area being used is soil that experienced land acquisition therefore whether infrastructure planning (flyover), which has been built in line with Law No. 2 the year 2012 on land Acquisition for Development for Public Interest.
Downloads
References
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, 2007
Adriani Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Peralihan Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
A.P. Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung, Mandar Maju, 2008
Jayadinata T. Johara, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah, ITB, Bandung, 1999
John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta, 2001
Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Citra Media, Yogyakarta, 2007
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004
Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah, Dasamedia Utama, Jakarta, 1995
Soedjono dan H. Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998
Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985
B. Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang–Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
C. Internet:
Hari Sudiyono, Kepentingan Umum (Bonum Commune), http://harisudiyono1. blogspot.com /2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune.html di akses tanggal 25 Juli 2015
D. Surat Kabar:
Amrullah, Flyover Ditarget Rampung November, Kaltim Post, 2015
