KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN BANGUNAN DI ATAS HAK PAKAI ATAS TANAH YANG TELAH DI BATALKAN (Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah)
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.352Keywords:
Law, Land, Building Use Rights and Use Rights.Abstract
The right to use is regulated in Article 41 through Article 43 which is further regulated in Government Regulation No. 40 of 1996 concerning Right to Cultivate, Right to Build and Right to Use of Land Article 41 to Article 58. In Article 41 paragraph (1) of Law Basic Agrarian Law, is defined as the Right to Use is the right to use and / or collect proceeds from land that is directly controlled by the state or land of the Property of another person, who gives authority and obligations specified in the decision to grant it by an official authorized to give it or in an agreement with the owner of the land, which is not a lease agreement or land processing agreement, everything originating does not conflict with the spirit and provisions of this law.
So that the cause of the cancellation of the second right is the position of the building above the usufructuary rights to the land that has been cancelled. The position of the building this case is not only in the physical sense concerning the location and magnitude of the building alone, more than that it has a legal meaning concerning the legal position of the building. This is related to ownership rights and land rights attached to it. The method used in this study is a normative research study with legislation as primary legal material, books, literature as secondary legal material and information and data as secondary material from this study.
In principle, the matter that causes the Right to Use of Land can be canceled is the expiration of the term or canceled by the authorized official, the management right holder or the landowner before the expiry date, released voluntarily by the right holder before the term expires, the right of use is revoked, abandoned, the land is destroyed and the Right of Use holder does not qualify as the Right to Use holder. Whereas in relation to the position of the building above the Use of Land Rights by the Indonesian Citizen who has been cancelled depends on the agreement that accompanies when the right to use is granted, but for foreigners through the right to use can transfer their assets through inheritance.
Downloads
References
Buku-buku :
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, 2007
Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,Cetakan
Pertama, Kreasi Total Media, Jogjakarta, 2007
A.P Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sitem UUPA, Mandar Maju, Bandung. 2012
Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : sejarah pembentukan undan-undang pokok agraria,Djambatan, Jakarta, 2007
Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah , Djambatan, Jakarta, 2002
Bambang Eko Supriyadi, Aspek Hukum pertanahan Dalam Pengelolaan, Rajawali Pers, Jakarta,2013
John Salindeo, Masalah Tanah Dalam Pembangunan,Cetakan Kedua ,Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Maria S.W Sumardjono, Reprientasi Kebijakan Pertanahan, Kompas, Jakarta, 2006
Marmin M Roosadijo,Tinjauan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, Ghalia Indonesia, Jakarta,1999.
Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Jakarta, Kencana 2005.
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian hukum, Bandung; Alfabeta. 2012
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Soerjono Soekonto, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia jakarta, 2000
R Subekti, Hukum Perikatan, PT.Pradya Paramitha, Jakarta, 1995
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana ,Jakarta, 2010.
Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012
Perundang-undangan:
Undang-Undang 1945 Amandemen IV
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2015 tetang Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional no 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
