MEMBANGUN MASYARAKAT PARTISIPATIF DENGAN APLIKASI PINTAR DI ERA KEBIJAKAN PUBLIK
Keywords:
Masyarakat Partisipatif, Aplikasi Pintar, Kebijakan PublikAbstract
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam transformasi masyarakat modern, terutama dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana implementasi aplikasi pintar dapat menjadi katalisator dalam membangun masyarakat partisipatif di era kebijakan publik. Studi ini fokus pada peran aplikasi pintar sebagai alat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Melalui analisis literatur dan studi empiris, penelitian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi aplikasi pintar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pintar dapat memfasilitasi akses informasi yang lebih cepat, memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan platform untuk kolaborasi aktif. Masyarakat yang terlibat dalam penggunaan aplikasi pintar cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan publik dan merasa lebih terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Namun, penelitian juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti aksesibilitas teknologi yang tidak merata, kekhawatiran privasi, dan perbedaan tingkat literasi digital di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa implementasi aplikasi pintar berjalan secara inklusif dan merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa membangun masyarakat partisipatif dengan aplikasi pintar di era kebijakan publik merupakan langkah positif dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun tantangan ada, potensi positif dari integrasi teknologi dalam proses partisipatif menunjukkan arah yang menjanjikan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan kolektif
References
Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., & Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. Journal Procedia Economics and Finance, 28.
Anugerah Yuka Asmara, A. Y. S. R. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. JPSI (Journal of Public Sector Innovations).
Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D. (2021). Digital leadership in business organizations. International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership, 2(1).
Febriantikaningrum, B. (2021). Petisi Daring: Bentuk Partisipasi Publik dalam Pemerintahan di Era Digital. Retrieved from https://digitalbisa.id/artikel/petisi-daring-bentuk-partisipasi-publik-dalam- pemerintahan-di-era-digital-lxaHx
Gao, Z., Wang, S., & Gu, J. (2020). Public Participation in Smart-City Governance: А Qualitative Content Analysis of Public Comments in Urban China. Sustainability (Switzerland), 12 (20).
Levenda, A. M., & Keough, N., Rock, M. (2020). Rethinking public participation in the smart city. … /Le Géographe Canadien.
Li, G., Wang, Y., Luo, J., & Li, Y. (2018). Evaluation on Construction Level of Smart City: An Empirical Study from Twenty Chinese Cities. Sustainability (Switzerland), 10 (9).
Lim, Y., Edelenbos, J., & Gianoli, A. (2019). Identifying the results of smart city development: Findings from systematic literature review. Cities.
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.
Rajagukguk, P. D. (2021). Respon Pemerintah Terhadap Petisi Online Change.org di Provinsi Riau Terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2019. JOM FISIP, 8 (1).
Rakhmat, J. (1993). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. Seminar Nasional Riset Terapan. Retrieved from https://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/senasset/article/view/436
Reza, J. . (2017). Fase Kemajuan Teknologi Dari Masa Ke Masa. Retrieved from https://www.liputan6.com/tekno/read /3157705/5 Fase-kemajuan-Teknologi-Dari-Masa-kemas.
RI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. , (2009).
RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. , (2014).
Ricky, M. T. A. R. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12 (2).
Sugiyono, D. (2017). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Geraha Ilmu.
Suwondo. (2011). Peserta Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
SY, H. C. (2022). Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court. Jurnal Konstitusi, 19(4).
Verihubs. (2022). Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern, Simak di Sini! Retrieved from Verihubs website: https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/
Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Ridwan Kurnia Rahim Rahim , Dana Mulanda Mulanda, Kennywan Leo Arischa Arischa, Aldri Frinaldi Frinaldi , Syamsir Syamsir, Nora Eka Putri Putri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.