PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP HARTA GONO – GINI YANG BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v8i1.25Keywords:
Land Registry, Division of during marriageAbstract
Indonesia is a state of law as set forth in the 1945 Constitution and contained in article 1 paragraph (3) that, the state of Indonesia is a state of law, therefore Indonesia is a country of law. That is why the implementation of the state should be based on law, including provisions in the agrarian field. The provisions of the law in the agrarian field in the codification in Law No. 5 of 1960 About the Basic Regulation of Agrarian Principles (State Gazette Year 1960 Number 104, Additional State Gazette No. 2043), hereinafter abbreviated as BAL, but in certain cases how legal certainty in the land registry to assets marriages that have not performed the division as a result of a divorce that has been decided by the competent authority in this case the Religious Court or District Court.
Downloads
References
A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999.
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
Abdul Manan, M Fauzan. Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.
Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian,Dwi Indhita, Jakarta, 2008.
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Jimmy Joses Sembering, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Visimedia, Jakarta, 2010.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003.
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-undang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.
Instrruksi Mentri/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Bidang Pertanahan
Sumber Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
