TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MAU MEMBAYAR UANG PESANGON DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PADA SERIKAT BURUH B

Authors

  • Wahyuni Safitri Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
  • Chintya Nora Ningsih Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

DOI:

https://doi.org/10.24903/yrs.v14i1.2579

Keywords:

Termination of Employment; Severance Pay; Employment;

Abstract

Termination of Employment is the termination of the employment relationship between the company and the employee. Severance pay must be given to workers who have been laid off for normal reasons, such as resignation/retirement but in practice there are companies that are not willing to pay severance pay to workers in the Indonesian Borneo Labor Union. The research uses normative juridical sources from legal materials and interviews. The research focuses on the actions of companies that do not pay severance pay. The results show that the company does not pay severance pay because the worker is considered to have resigned unilaterally but what is considered here is related to the company employing workers/laborers over the age of 60 years who should have retired because they avoid unwanted things such as work accidents, the retirement age is regulated in the Permenaker No. 2 of 1995 Paragraph 1 and Paragraph 2, so that the company is obliged to pay severance pay in Article 156. Type It is recommended that the company pays severance pay in accordance with the provisions of Article 167 Paragraph 5, namely Severance Pay in Article 156 Paragraph 2, severance pay in Article 156 Paragraph 3, Reimbursement of Rights Article 156 Paragraph 4 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and implementing the contents of Decision Number: 83/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr who already have permanent legal force related to the nominal payment of severance pay due to the termination of the law employment interest because the worker/labourer has retired.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asikin, Zainal, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Halim, A. Ridwan, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)

Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)

Maryanto, Maryanto, and Wahyuni Safitri, ‘Mekanisme Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas Ia Samarinda’, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 10.1 (2018), 50 <https://doi.org/10.24903/yrs.v10i1.267>

Nia Oktavia Ningsih, ‘PERAN SERIKAT PEKERJA DAN MANAJEMEN DALAM MEMBINA HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Pada PG. Kebon Agung Malang)’, Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 24.1 (2015), 86020

Nikodemus Maringan, ‘Tinjuan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan’, Ilmu Hukum Legal Opinion, 3 (2015), 1

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-02/MEN/1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun

Putra, Anak Agung Ngurah Wisnu Manika, ‘Perlindungan Hukum Bagi Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure’, Universitas Udayana, 2018, 3

Putusan Nomor : 83/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

Wahyuni Safitri, ‘PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA KREDIT PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) DI SAMARINDA’, 2009

Downloads

Published

2022-02-26

How to Cite

Safitri, W., & Ningsih, C. N. (2022). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MAU MEMBAYAR UANG PESANGON DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PADA SERIKAT BURUH B. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 14(1). https://doi.org/10.24903/yrs.v14i1.2579

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>