Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabil
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v13i1.2569Keywords:
Implementation; Accessibility Rights; Persons with Disabilities;Abstract
This study aims to determine the implementation of facility rights and accessibility for people with disabilities at health institutions in Samarinda City (in terms of East Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2018 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities). This research is an empirical legal research which is sourced from primary data and secondary data. The results showed that the facility rights and accessibility for persons with disabilities at Health Offices in Samarinda City were still not evenly distributed, and facilities that were not friendly to persons with disabilities or were still not easily accessible to persons with disabilities and still did not meet the requirements of the needs of persons with disabilities. So it is suggested that local governments can implement facility rights and accessibility for persons with disabilities since the issuance of this regional regulation and that regional governments should consider helping and being more concerned about the rights of persons with disabilities in Samarinda City.
Downloads
References
Amri Marzali, Antropologi & Pembangunan Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1535776919089-yuk-pahami-perbedaan-istilah-disabilitas-dan-difabel, diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 11.33 WITA
https://kaltim.tribunnews.com/2019/06/21/kemensos-dan-dinsos-kaltim-beda-data-soal-angka-penyandang-disabilitas, diakses pada tanggal 28 Maret 2020, pukul 15.48 WITA
Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Jhonny, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
Miharja, Marjan, Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan: Gesetzgebungswissenschaft (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Ttripa, Sulaiman, Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum (Aceh: Bandar Publishing, 2019)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke IV
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Wahyuni Safitri, Desma Eka Putri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
