PENGARUH SIKAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA (STUDI KASUS PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JL. PRAMUKA KOTA SAMARINDA)
DOI:
https://doi.org/10.24903/fpb.v2i2.255Keywords:
Implementasi Peraturan Daerah, Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Sikap MasyarakatAbstract
Berdasarkan studi pendahuluan di kawasan Jl. Pramuka Kota Samarinda dengan sasaran utamanya adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL), kenyataannya walaupun telah ada kebijakan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belumlah terimplementasikan dengan baik. Sosialisasi kepada para PKL masih dianggap belum maksimal dan belum ada upaya dari pihak pemerintah untuk menyediakan sarana atau tempat untuk para PKL berdagang atau berjualan, sehingga menyebabkan para PKL tidak memperdulikan aturan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap PKL di kawasan Jl. Pramuka Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Samarinda. Kawasan Jl. Pramuka Kota Samarinda berada di dua wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Sempaja Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.
Dalam hal ini diperlukan keseriusan pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk menjalankan peraturan tersebut. Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tersebut tidak hanya tergantung pada aparatur pelaksanan tetapi juga memerlukan ketegasan sikap masyarakat terutama para PKL untuk tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah.
References
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
AG, Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
AR, Mustopadidjaja. 2007. Manajemen Proses Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja). LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
Arikunto, Suharsimi.(2002). Prosedur Penelitian Kebijakan Negara. Jakarta Rineka Cipta
Arikunto, Suharsimi.(2010). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan praktik. Jakarta : Asdi Mahasatya.
Azwar S. 2009. Sikap Manusia (Edisi Revisi). Yogyakarta : Pustaka pelajar.
Damsar. 2001. Sosiologi Ekonomi. Bielefeld: PT Raja Grafindo Persada.
Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.Yogyakarta: Gava Media.
Effendi, Sofyan, 2001, Implementasi Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Gaffar, Afan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo.
Imron, Ali. 2012. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depanny. Bandung: Bumi Aksara.
Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Inu Kencana Syafiie. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
Ivancevich, John, M, dkk. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga.
Kurniadi, Tri dan Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2010, Ketertiban Umum dan Pedagang Kali Lima Di DKI Jakarta. Yogyakarta: YPAPI
Laswell, Harold D. Kaplan, Abraham. 1970. Power and Society, New Haven: Yale University Press.
Lubis, M. Solly. 1979. Pembahasan Undang-undang Dasar 1945, Alumni, Bandung.
Martono, Lydia Harlina. 2006. Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta: Balai Pustaka.
Mathis, dan Jackson, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Salemba Empat
Mathis, Robert. L dan Jackson, Jhon.H. 2009. Human Resource Management. Jakarta : Salemba Empat
Mardika Alam, Suluh. Implementasi Kebijakan Penataan pedagang Kali Lima Di Kabupaten Sumenep. Jurnal Pelopor Pendidikan. Vol. 8. No.1. Bulan Januari Tahun 2016.
Noer Effendi (1985) Definisi Pedagang Kaki Lima. Jakarta : Ui Press.
Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta.
Ramadani, Agus. Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kali Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda. E-Journal Ilmu Pemerintahan FISIP UNMUL.Vol.5. No. 1. Tahun 2017.
Saleh, K. Wantjik. 1982. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sethurahman (2004) Istilah Pedagang Kaki Lima : Airlangga Univercity Press.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta
Suandi, I Wayan. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No. 1 Tahun 2010
Syaukani, dkk. 2003. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT.
Raja Grafindo Persada.
Walgito, Bimo. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.
Wirosardjono (1998) Pengertian Umum Pedagang Kaki Lima : Bumi Aksara Jakarta.
