Analisis Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
DOI:
https://doi.org/10.24903/fpb.v2i1.19Keywords:
pelayanan, KTP, Kota SamarindaAbstract
Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan pubik yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di Kantor Kecamatan adalah pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun selama ini masyarakat banyak merasakan ketidakpuasan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengindentikasi faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang khususnya berkaitan dengan pelayanan KTP. Menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan di lokasi penelitian. Dari tahapan ini, dilakukan analisis data kualitiatif menggunakan metode data model interaktif.
Hasil penelitian ini adalah: 1) Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dapat dikatakan masih rendah 2) Kemampuan aparat, iklim organisasi dan sistem pelayanan tidak mendukung kualitas pelayanan KTP. Untuk itu disarankan agar 1) peningkatan kemampuan aparatur dari segi kualitas dan kuantitas 2) perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi 3) peningkatan ruang akses informasi bagi masyarakat.
References
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
Barata, A.A . 2003. Dasar-dasar pelayanan prima,Gramedia, Jakarta.
Boediono, 2003, Pelayanan Prima Perpajakan, PT Rineka Cipta, Jakarta
Campbel, J, R., Dunnettee, M. D., Lawler, E, E, III, and Weiek, K, E, Jr, (1973), Managerial Behaviour, Performance and Effektiveness, McGrew-Hill, New York
Dwiyanto, Agus, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.
Hadiningrat, Soewarno, 1983, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta.
Hatry, H.P, 1989, “Determining the effectiveness of Government Services”, in James L. Perry (ed), Handbook of Public Administration, CA Jossey-Bass Publishers, Sanfrancisco.
Hausser, D. L., Pecorella. P.A &Wissler, A.L. 1977, Survey-Guided Development: A Manual For Consultants, CA, University Associates, San Diego.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, Penerbit. : MENPAN
Lawler, E.E Hall, D. T. and Oldhum, G.R, (1974) Organtional Climate: Relationship to Organizational Strucktur, Processes and Performance. Organizational Behaviore and Human Performace 11, 139-155
Lembaga Adminsitrasi Negara, 2003 “Penyusunan Standar Pelayanan Minimum”
Lovelock, Christoper 1994 Product Plus :How Product Service Competitive Advantge. Mc Graw Hill, New York.
Milles dan Huberman, 1992. Analisa Data Kualitatif. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Moenir, 1992, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta
Moerdiono, 1992, Birokrasi dan Administrasi Pembangunan : Beberapa Pemikiran Pemecahan, Sinar Grafika, Jakarta.
Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Rema Posdakarya, Bandung.
Nasution. 1992 Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito, Bandung.
Nawawi, Hardadi. 1999. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
Pamudji, S., 1981. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional. Bina Aksara, Jakarta
Payne, R, L and Pheysey, D.C (1971). G.G. Stern`s Organizational Climate Indekx: A Reconceptualisation and Application to Business Organization, Journal Organization Behaviore and Performace, Volume 6: 77-98.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
Pemerintah Kota Samarinda, 2009, Ayo, Tingkatkan Pelayanan Publik. Materi diakses di www.samarinda.co.id, diakses tanggal 2 Oktober 2009.
Prajudi. 1992. Administrasi dan Management Umum PT Raja Grafindo Persada. Admosudirdjo, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Robbins, S.P., 1995, Managing Organizational Conflict : A Non-Traditional Approach, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs
Savas, Es 1982 How To Shrink Government Privatizing The Public Sector. Chatam House Publisher, New Jersey.
Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
_______,Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Sjahrir, 1987, Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi, Jakarta, LP3ES.
Soesilo Zauhar, 2001, Adminstrasi Pelayanan Publik Sebuah Perbincangan Awal, Jurnal Administrasi Negara VoI. 1, No. 2, Maret 2001 Universitas Sam Ratulangi
Soetopo, 1999, Pelayanan Prima, LAN RI, Jakarta.
Sugiyono, 1998, Metode Penelitian Administratif, Rineka Cipta, Jakarta.
Thoha, Miftah, 1996, Deregulasi dan Debirokratisasi dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat : dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Tulus. Moh, Agus, 1992, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,
SEKRETARIAT KABINET RI. Kepala Biro Peraturan. Perundang-undangan II
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
SEKRETARIAT KABINET RI. Kepala Biro Peraturan. Perundang-undangan II
Utomo, Warsito, 1997, Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 1.
Widodo, Joko, 2001, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya
Zeithaml, Valarie A., (et.al), 1990, Delivering Quality Services : Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York.
