KAJIAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN DI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOHARTO
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v3i1.187Keywords:
Penegakan Hukum, PenambanganAbstract
Kawasan Bukit Soeharto termasuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818/KPTS/UM/1982, sedangkan untuk menambang di hutan lindung pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55/KPTS II/1994, ini berlaku sejak 7 Februari yang seterusnya direvisi kembali dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 43/Menhut-II/2008. Berlakunya ijin kuasa penambangan dieluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga memberikan ijin pinjam pakai kawasan konservasi Bukit Soeharto yang tentu bermasalah ketika terjadi perubahan luas taman hutan raya tersebut dan berdampak kepada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberian Kuasa Pertambangan.Downloads
References
BUKU-BUKU :
Agus Haryanta, Informasi Kawasan Konservasi Kalimantan Timur, BKSD Kalimantan Timur, Samarinda, 2004.
Abdul Khakim, S.H., “PENGANTAR HUKUM KEHUTANAN INDONESIA”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
Bambang Sunggono, S.H., M.S. “Metodologi Penelitian Hukum”, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
Dekdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
H. Salim, H.S., S.H., M.S. “DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2008.
…………..,. “Hukum Pertambangan Di Indonesia”, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
Nasution. MA. Prof., Dr,. S dan Thomas., Prof Dr., M. , Buku Penuntut Membuat Tesis, Skripsi, Dsertasi, Makalah, Bumi Aksara, Jakarta 1999
Soerjono Soekanto., SH., MA., Dr., Tata Cara Penyusunan Karya Tulis ilmiah Bidang Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Sutrisno Hadi., MA. Prof., Dr., Bimbingan Menulis Skripsi Thesis 1., Andi Offset, Yogyakarta, 1998.
Salim HS., S.H., M.S. “Hukum Pertambangan Di Indonesia”, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
.WFriedman, Teori dan Filsafat hokum, filosofis dan Problema Keadila, Rajawali pers, 1990
PERUNDANG-UNDANGAN :
-------, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang “KEHUTANAN DAN ILLEGAL LOGGING”, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung 2008
“Undang-Undang Di Bidang Pertambangan” Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, Cet. Pertama 2009
-------, PP RI No. 75 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
-------, PP RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
-------, Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK.270/Kpts-II/1991
-------, Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK.79/Menhut-II/2001
-------, Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK.577/Menhut-II/2009
-------, Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK.419/Menhut-II/2004
