Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Publik di Kabupaten Bone
DOI:
https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.747Keywords:
Penerapan E-government, Pelayanan Publik, KesehatanAbstract
Artikel ini membahas tentang penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik di Kabupaten Bone.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-government dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik di kabupaten Bone yaitu, Capacity, adalah berupa kesiapan SDM, melalui pelatihan yang terstruktur, selanjutnya Support,yaitu berupa dana setiap tahunnya untuk mengfasilitasi setiap bidang yang ada di dinas kesehatan, kemudian Value,adalah berupa manfaat dari aplikasi tersebut yaitu perkembangan, data-data, dan perencanaan kerja, selanjutnya yaitu penyedia layanan, meliputi Dinkes kabupaten bone yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan kartu JKN dengan syarat kartu keluarga untuk pengurusan kartu kis atau askes, kemudian penerima layanan, yaitu meliputi pengguna aplikasi yang Sangat dimudahkan, karena masyarakat yang tidak memiliki kartu fisiknya, mereka masih tetap bisa berobat dengan menggunakan mobile JKN dengan aplikasi pintar tersebut, selanjutnya jenis layanan, yaitu berupa aplikasi yang digunakan seperti EPPBGM, AREVIEW GIS, dan SIPTM, ketiga aplikasi ini mampu mengetahui dan mengontrol perkembangan balita dan berbagai penyakit yang ada di kabupaten bone serta dapat meminimalisir angka penduduk yang menderita penyakit dengan memprioritaskan daerah yang sudah terdeteksi parah, dan kepuasan pelanggan, yaitu meliputi segi pelayanan yakni masyarakat merasakan dalam proses pelayanan yang baik,ramah, dan sopan
References
Maryam Siti Neneng, 2016.Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi.Volume VI No. 1
Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 Tentang Telematika (Telekomunikasi, media dan informatika
Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 TentangKebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Hartina. (2017). Smart governance (studi kasus pada pelayanan pendidikan dasar dan Menengah di kabupaten bone).
Aprianty Rachma Diah. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan kota samarinda.jurnal ilmu pemerintahan.vol 4.no.4
Hartono, Dwiarso Utomo dan Edy Mulyanto. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web.Jurnal Teknologi Informasi. Volume 6 Nomor 1
Nur Emilsyah.(2014). Penerapan e-government publik pada setiap skpd berbasis pelayanan di kota palu.Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 18.No. 3
Simangunsong Jumadi, (2010). Pengembangan E-government di Indonesia.
