Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
pageHeaderTitleImage
  • Current
  • Archives
  • Announcements
  • About
    • About the Journal
    • Submissions
    • Editorial Team
    • Privacy Statement
    • Contact
Search
  • Register
  • Login
  1. Home /
  2. Archives /
  3. Vol. 3 No. 1 (2011): February

Vol. 3 No. 1 (2011): February

DOI: https://doi.org/10.24903/yrs.v3i1
Published: 2016-01-13

Articles

  • KAJIAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN DI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOHARTO
    H. Saripudin
    92-101
    • PDF
  • PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
    Rosmini, S.H
    102-109
    • PDF
  • KEBIJAKAN PERWAKAFAN DI INDONESIA (KAJIAN SEJARAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN)
    Mursyid, S.H
    110-122
    • PDF
  • KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT - SARAWAK (Studi Dari Aspek UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara)
    M. Syafei
    121-137
    • PDF
  • PERBEDAAN KEWENANGAN KEKHUSUSAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
    Tumbur Ompu Sunggu
    137-153
    • PDF
  • MANFAAT SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN ADMINISTRASI DI BIDANG PERTANAHAN
    Abdul Mukmin
    154-164
    • PDF

ENGLISH

 

INDONESIA

ADITIONAL MENU

Editorial Team

Reviewer

Reviewer Guidelines

Author Guidelines

Author Fees

Focus & Scope

Publication Ethics

Plagiarism Policy

Copyright Notice

Journal History

Journal Indexing

Contact Us

Web Analytics

View My Stats

Most read last week
  • PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN)
    7
  • Evfektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
    6
  • KAJIAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA POLITIK DAN HUKUM
    4
  • “PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA SAMARINDA”
    3
  • Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
    2
Current Issue
  • Atom logo
  • RSS2 logo
  • RSS1 logo
About this Publishing System