Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska
<div> <p style="text-align: justify;"><strong>Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum</strong> which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With <a href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1344050607" target="_blank" rel="noopener"><strong>pISSN 2085-7616 </strong></a> and <a title="eISSN" href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1473406825" target="_blank" rel="noopener"><strong>eISSN 2541-0962</strong></a><strong> publish twice a year in February and August .</strong></p> </div>Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarindaen-USYuriska: Jurnal Ilmiah Hukum2085-7616PARTISIPASI CALON LEGISLATIF DI KOTA JAMBI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2709
<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Konstalasi politik di tengah perjalanannya seringkali menemukan permasalahan baik dari pelaksanaan politik maupun regulasi yang mengaturnya. </span><span style="vertical-align: inherit;">Dari sekian banyak Undang-undang tentang pemilu yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, penulis tertarik menarik kesimpulan MK terkait Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. </span><span style="vertical-align: inherit;">Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa yang melatarbelakangi putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan partisipasi calon legislatif di kota Jambi. </span><span style="vertical-align: inherit;">Jenis penelitian ini adalah </span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">penelitian lapangan</span></span></em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> atau penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis, sumber data diambil melalui dua tahapan yaitu wawancara dan dokumentasi. </span><span style="vertical-align: inherit;">Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi pemilu berdasarkan suara terbanyak dilatarbelakangi karena adanya permohonan dari pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya pasal 214 huruf a,b,c,d dan e terkait penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan nomor urut kecil jika perolehan suara tidak mencapai 30% dari BPP, kemudian terjadi peningkatan partisipasi calon calon yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum legislatif periode 2014-2019 di DPC Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan kota Jambi akibat keputusan yang menentukan pemenang pemilu berdasarkan suara terbanyak . </span><span style="vertical-align: inherit;">Untuk menghindari konflik internal parpol dalam penelitian ini penulis merekomendasikan kepada partai politik agar melakukan penjaringan bakal calon legislatif secara tujuan yang mengedepankan integritas, kompetensi dan komitmen terhadap lembaga partai legislatif maupun politik demi keberlangsungan demokrasi yang berkeadilan.</span></span></p>Eza Tri YandyNur SukmawatiMuhammad Isa
Copyright (c) 2024 Eza Tri Yandy, Nur Sukmawati, Muhammad Isa
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-2016112310.24903/yrs.v16i1.2709PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA SAMARINDA
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2704
<p><strong><em>Background</em></strong><strong>:</strong></p> <p>Bawaslu Samarinda efforts to prevent general election violations are a series of activities carried out in carrying out the task of preventing election violations which include coordinating with relevant government agencies, providing advice and increasing public participation in election supervision related to preventing election violations. This research examines and analyzes first, the readiness of the Bawaslu in facing the 2024 Simultaneous General Election, second, the form of preventing General Election Violations carried out by the Bawaslu by using</p> <p><strong><em>Research Method: </em></strong></p> <p>The research method used is non-doctrinal, data collection is carried out by library research and field research using observation, then it will be analyzed descriptively qualitatively. By basing existing data, the author describes systematically, factually and accurately the facts and relationships between existing phenomena.</p> <p><strong><em>Findings: </em></strong></p> <p>The research results show that the Samarinda City Bawaslu has made efforts to prevent violations at stages throughout 2022. In accordance with its task, namely coordinating and increasing community participation in election supervision. Potential violations and disputes in the election process are very likely to occur at each stage, so efforts with various forms of prevention must continue to be carried out, such as socializing legal regulations to all elements of society, as part of increasing participatory supervision as well as minimizing the occurrence of suspected election violations at each stage of the election. for the sake of creating honest and fair elections.</p> <p><strong><em>Conclusion: </em></strong></p> <p>Bawaslu readiness to face the 2024 Simultaneous General Election Bawaslu with the establishment of the Samarinda City Integrated Law Enforcement Center which consists of elements of the Samarinda District Prosecutor's Office, Samarinda Police Elements and Bawaslu Elements. Bawaslu prepares standards for work procedures for supervising the stages of election administration as work guidelines for election supervisors at every level.</p>Dinny Wirawan Pratiwie
Copyright (c) 2024 Dinny Wirawan Pratiwie
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-20161253610.24903/yrs.v16i1.2704PEMBIARAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2702
<p>Many criminal justice seekers feel that they do not get a sense of justice when reporting crimes to police investigators, and the phenomenon of investigators not wanting to bother or take the initiative in carrying out investigative actions (omission) for various reasons, and increasingly becoming clearer, will give rise to legal certainty. Data collection in this writing uses the nomative research method by collecting materials, both primary and secondary data That from the authorities granted by law to Police Investigators and Inspectors, investigators and investigators have legal standing and legitimacy to realize and create a sense of security for the community, which is the obligation of Police Investigators and Investigators. So if someone has been given the authority to carry out an investigation but does not carry out the investigation, it is committing a violation of the law, in the category of an unlawful act</p>Nainuri Suhadi
Copyright (c) 2024 Nainuri Suhadi
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-20161374310.24903/yrs.v16i1.2702MEKANISME PERSAINGAN HARGA DI BIDANG KEAGENAN PELAYARAN DI SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2723
<p><strong><em>Latar Belakang:</em></strong></p> <p>Pelayaran merupakan salah satu industri jasa yang berkembang saat ini dimana bidang usahanya yaitu pengiriman barang. Perusahaan pelayaran sekarang ini lebih banyak menggunakan kontainer atau peti kemas dalam jasa pengirimannya.</p> <p><strong><em>Metode Penelitian:</em></strong></p> <p>Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan data sekunder.</p> <p><strong><em>Hasil Penelitian: </em></strong></p> <p>Penetapan Mekanisme yang dilaksanakan keagenan pelayaran antara lain melaporkan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageni, penyerahan dokumen kapal kepada Syahbandar, dan unit penyelenggara pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait, pengurusan jasa kepelabuhan yang diperlukan kapal tersebut, penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.</p> <p><strong><em>Kesimpulan: </em></strong></p> <p>Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap penetapan harga dalam keagenan pelayaran dengan melaksanakan pengawasan berupa bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepada pelaku usaha yang meliputi kegiatan advokasi, sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis yang terkait dengan upaya dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat agar penerapan dari asas dan tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat tercapai dengan baik.</p>Marselinus SusantoWahyuni Safitri
Copyright (c) 2024 Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-20161456010.24903/yrs.v16i1.2723PENGALIHAN DENDA TERHADAP PENGHENTIAN SEWA-MENYEWA KOST PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 PADA USAHA INDEKOST DI JALAN JERMAL XV MEDAN DENAI
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2722
<p>Jurnal ini menyelidiki pengalihan denda terkait penghentian sewa kost dari perspektif Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah pada usaha Indekost di Jl. Jermal XV Medan Denai. Melalui studi kasus pada lokasi tersebut, dilakukan analisis terhadap pengalihan denda pada penghentian sewa kost sesuai dengan fatwa tersebut. Kasus diuji untuk memahami realitas yang dihadapi pemilik dan penyewa kost, serta implementasi fatwa tersebut dalam praktik sewa-menyewa kost di Jl. Jermal XV Medan Denai. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan Yuridis, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilik kost dapat mengalihkan denda kepada pihak ketiga dalam situasi tertentu, sebagaimana disarankan dalam Fatwa DSN MUI. Namun, penting untuk memperhatikan batasan perjanjian awal dan jumlah denda yang disepakati. Fatwa tersebut mendorong pengalihan denda dengan prinsip keadilan, tidak memberatkan pihak yang terlibat, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Praktek pengalihan denda harus menjaga prinsip keadilan agar tidak merugikan penyewa atau pihak ketiga yang menerima denda tersebut. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan dalam menangani masalah pengalihan denda dan penghentian sewa-menyewa kost dengan lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.</p>Isnanda Ayu MisriyahTetty Marlina Tarigan
Copyright (c) 2024 Isnanda Ayu Misriyah, Tetty Marlina Tarigan
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-20161617110.24903/yrs.v16i1.2722NEGATIVE CAMPAIGN DALAM PEMILIHAN UMUM: TANTANGAN BAGI PENDIDIKAN POLITIK DAN MASYARAKAT DEMOKRATIS DI INDONESIA
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2714
<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kampanye negatif (negative campaign) dalam kerangka Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum secara berkala sebagai salah satu bentuk demokrasi politik. Namun, pelaksanaan Pemilu sering kali diwarnai oleh praktik kampanye Negativ, yang melibatkan penyebaran informasi negatif, hoaks, atau propaganda untuk menjatuhkan lawan politik. Studi ini mengevaluasi dampak dari Kampanye Negatif terhadap proses demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye Negatif dapat mengganggu proses Pemilu dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat dan partai politik. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang kampanye di institusi Pendidikan kecuali tanpa penggunaan atribut telah memunculkan perdebatan terkait pendidikan politik yang seharusnya mencakup pemahaman tentang kampanye dan etika berdemokrasi. Meskipun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) telah dibentuk untuk mengawasi pelanggaran kampanye, pengawasan terhadap kampanye Negatif masih terbatas, dan aturan yang mengatur kampanye negatif perlu lebih diperjela dalam perundangundangan. Oleh karena itu, studi ini menyoroti perlunya pendidikan politik yang lebih baik, termasuk edukasi tentang kampanye negatif, agar pemilih, khususnya pelajar dan mahasiswa, Mampu menjadi anggota masyarakat demokratis yang lebih pintar, analitis, dan tanggap. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum dan pendidikan politik di Indonesia, dengan harapan agar pemilu di masa depan dapat lebih bersih dan beretika.</p>Fuad Fuad HasimSaadatul Maghfira
Copyright (c) 2024 Fuad Fuad Hasim, Saadatul Maghfira
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-20161738810.24903/yrs.v16i1.2714REFORMULASI KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2529
<p><strong>Abstract</strong></p> <p><strong><em>Background</em></strong><strong>:</strong></p> <p><em>Some of the problems in the criminal process in court include the accumulation of settlement of criminal cases and the bureaucracy of a long trial The Plea Bargaining concept that has been implemented in the United States can be adopted in Indonesia while considering the values of Pancasila based on integrative theory (integratif theory) and the theory of dignified justice</em> <em>(keadilan bermartabat theory)</em>.</p> <p><strong><em>Research Metodes: </em></strong></p> <p><em>The research method used is normative juridical. This research uses a conceptual approach, a statutory approach, a comparative approach and a historical approach</em>.</p> <p><strong><em>Findings: </em></strong></p> <p><em>The results of this research involve the reformulation and explanation of the ontological, epistemological, and axiological aspects of the concept of plea bargaining. There are provisions in the Draft Criminal Procedure Law that do not yet reflect the concept of plea bargaining. Reformulation of the concept of plea bargaining is based on the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory), so that the creation of the purpose of the law of dignified justice that is rooted in the values and the national spirit or the soul of the nation (volksgeist)</em>.</p> <p><strong><em>Conclusion: </em></strong></p> <p><em>By adopting the concept of plea bargaining that has been formulated based on dignified justice, it can solve the problem of stacking criminal case settlement in courts and trial bureaucracy and as a form of Criminal Procedure Law Reform in Indonesia</em>.</p> <p> </p> <p>Keywords: reformulation; Plea Bargaining concept, theory of dignified justice; Pancasila.</p> <p> </p> <p><strong>Abstrak</strong></p> <p><strong><em>Latar Belakang:</em></strong></p> <p>Sebagian permasalahan dalam persidangan pidana di pengadilan antara lain penumpukan penyelesaian perkara pidana dan birokrasi persidangan yang cukup lama. Konsep <em>Plea Bargaining</em> yang telah diterapkan di negara Amerika dapat di adopsi di negara Indonesia dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori integratif dan teori keadilan bermartabat.</p> <p><strong><em>Metode Penelitian:</em></strong></p> <p>Metode penelitin yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (<em>conceptual approach</em>), pendekatan perundang-undangan (<em>statute approach</em>), pendekatan perbandingan (<em>comparative approach</em>) dan pendekatan historis (<em>historical approach</em>).</p> <p><strong><em>Hasil Penelitian: </em></strong></p> <p>Hasil penelitian ini adalah mereformulasi dan menjelaskan aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi konsep <em>plea bargaining</em>. terdapat pasal di Rancangan Hukum Acara Pidana yang belum mencerminkan konsep <em>plea bargaining</em>, reformulasi Konsep <em>plea bargaining</em> yang berbasis teori keadilan bermartabat dapat diejawantahkan dalam Rancangan Hukum Acara Pidana. Reformulasi konsep <em>plea bargaining</em> ini berdasarkan teori keadilan bermartabat, sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bermartabat yang berakar pada nilai-nilai dan semangat nasional atau jiwa bangsa (<em>volksgeist</em>).</p> <p><strong><em>Kesimpulan: </em></strong></p> <p>Dengan mengadopsi konsep <em>plea bargaining</em> yang telah direformulasi berbasis keadilan bermartabat dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan dan birokrasi persidangan serta sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.</p> <p> </p> <p>Kata kunci: Reformulasi; konsep <em>plea bargaining</em>; teori keadilan bermartabat; Pancasila.</p>syifa alamDominikus RatoBayu Dwi Anggono
Copyright (c) 2024 syifa alam, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-201618910310.24903/yrs.v16i1.2529PENERAPAN PERJANJIAN SEWA TERHADAP PENGOKUPASI DAN POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI TAMAN HUTAN RAYA/TAHURA BUKIT SOEHARTO KALIMANTAN TIMUR
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2752
<p><em>Occurrence of occupation or land grabbing by residents in the Grand Forest Park Bukit Soeharto (GBS), one of the causes of which is due to the unclear boundaries surrounding the GBS area, the existing stakes as boundary markers are inadequate in number and the lack of dissemination/socialization to the community regarding GBS boundaries. There are three different maps depicting the position of GBS, and these three maps were all published by the Minister of Forestry at that time, although in the end only one was used as a guide, namely SK.577/MENHUT-II/2009 dated 29 September 2009, covering a forest area of 67,766 ha which is full of controversy over its territorial boundaries. This research aims to legally describe the problems of illegal settlers in GBS and to illustrate the law of land lease contracts/agreements when applied to communities who occupy land and live illegally, as well as to examine the effectiveness of the application of land lease contract/agreement law to occupying communities. land and illegally occupying the Grand Forest Park Bukit Soeharto area to be used as an alternative solution in enforcing forestry law. The expected benefits of this research are: finding a legal solution to overcome the problem of illegal settlers, especially in communities who occupy land and finding appropriate concepts, policies and actions to overcome types of legal violations, especially in communities who occupy land and settlers. illegal in Grand Forest Park Bukit Soeharto. The research results show that 97.44% of people who illegally occupy TBS can accept it if a land rental contract/agreement is implemented, and the potential Non-Tax State Revenue is at least 22.88 billion rupiah per year.</em></p>Mis Joni
Copyright (c) 2024 Mis Joni
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-2016110512510.24903/yrs.v16i1.2752AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT. ASURANSI JIWA KRESNA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2755
<p>Tujuan dari penelitian skripsi ini dilakukan oleh peneliti dengan judul Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021) ditujukan untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum dapat ditimbulkan dari adanya putusan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi yang berdampak terhadap nasabah dan terhadap perusahaan itu sendiri. Hasil penelitian dari penelitian skripsi ini adalah kepailitan yang dialami PT. Asuransi Jiwa Kresna akan semakin mempersulit posisi nasabah untuk menerima manfaatnya dikarenakan dalam kepailitan, perusahaan sudah tidak berwenang atas hartanya dan kewenangan atas pengurusan harta ini akan beralih kepada kurator. Umumnya, kurator memerlukan waktu yang lama untuk dapat melikuidasi harta pailit. Ditambah, setelah dilikuidasi, hasil likuidasi ini akan dikurangi dengan beberapa biaya seperti biaya kurator dan pajak. Sehingga persen penerimaan nasabah menjadi lebih sedikit. Sebagai bentuk tanggung jawab, debitur dapat mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada OJK sebagai langkah untuk memenuhi kewajibannya</p>Alum SimbolonCindy Leowardy
Copyright (c) 2024 Alum Simbolon
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-2016112714410.24903/yrs.v16i1.2755 PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2757
<p>Dipahami bahwa Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan memiliki profesionalitas dan integritas, kadang-kadang diuji dengan suap dan gratifikasi yang nota bene demi kepentingan kliennya, namun diharapkan tidak tergoda dengan hal tersebut dan tidak melakukannya. Suap dan gratifikasi bisa saja melibatkan seorang Advokat, bertindak menerima atau sebagai pemberi, atau sebagai perantara untuk mewujudkan gratifikasi. Kedua jenis perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU Anti Korupsi. Advokat dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsinya sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang pent, Profesionaling, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Jasa hukum yang diberikan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.</p>Japansen SinagaIrene Puteri A. S Sinaga
Copyright (c) 2024 Japansen Sinaga, Irene Puteri A. S Sinaga
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2024-02-202024-02-2016114515510.24903/yrs.v16i1.2757