Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum

Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice

2022-08-25T15:21:03+07:00

Kejahatan narkotika saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah menyerang segala bidang kehidupan apalagi saat ini banyak melibatkankan generasi muda. Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice. Hasil Penelitian Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor : 396/Pid.Sus/2021/PN Smr yang didakwa karena telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram, dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu - sabu untuk diri sendiri seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat di terapkannya keadilan restorative. Namun faktanya terlihat bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna. Kesimpulan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Upaya pembuktian terhadap penyalahguna atau pecandu adalah pembuktian jumlah Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keterangan saksi-saksi saat dalam penyidikan, dan saksi yang melihat yang mengetahui dan mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.

Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia

2022-08-25T15:33:03+07:00

Abstrak

Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat umum bidang ilmu kesehatan yaituperedaran sediaan farmasi jenis obat yang dilakukan secara bebas dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena obat merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan sehingga penggunaan obat tidak boleh sembarangan dan harus digunakan dengan benar agar dapat memberikan manfaat klinik yang optimal. Penelitian ini meggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah penganturan pengedaran sediaan farmasi diatur dalam hukum positif Indonesia yang ada dan diatur dalam undang-undnag nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pengedaran sediaan farmasi harus dilakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UUSPPA) agar kepentingan anak tetap terlindungi.

Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang

2022-08-25T15:44:54+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemberian ganti rugi atas alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang membutuhkan lahan yang cukup besar. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 Tentang penetapan lokasi pembangunan Islamic Center dimana lokasi tersebut terletak di Tamanan Desa Banyuputih yang merupakan pangkalan truk. Dengan adanya keputusan bupati tersebut maka diharuskan adanya alih fungsi lahan pangkalan truk menjadi Islamic Center. Pembangunan Islamic Center diberikan ganti rugi berdasarkan surat keputusan bupati nomor 460/433/2020 yang berisi mengenai penetapan penerimaan bantuan sosial berupa uang yang bisa disebut dengan Dana Hibah bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang berlandaskan pada peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. Pemberian ganti rugi sebesar Rp 3 juta rupiah untuk warga berKTP Kabupaten Batang dengan jumlah penerima sebanyak 86 orang, sedangkan Rp 1 juta untuk warga yang berKTP luar Kabupaten Batang sebanyak 5 orang. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batang kepada warga yang terdampak pembangunan Islamic Center.

Kata kunci; Alih Fungsi, Ganti Rugi, Islamic Center.

Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuat

2022-08-25T15:55:34+07:00

Latar Belakang:

Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Akta otentik yang diterbitkan oleh notarus harus dilakukan dengan kehati-hatian sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Notaris dalam penerbitan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana

Metode Penelitian:

Jenis bahan hukum sesuai dengan tipelogi penelitian ini yang berbentuk yuridis normatif, jelas kiranya bahwa bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan sekunder. Analisis bahan hukum yang ditempuh dengan jalan melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis yuridis preskriptif terhadap bahan-bahan hukum. Metode kajian dan analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian:

Praktek notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris.

Kesimpulan:

Notaris dapat dihukum pidana apabila terbukti di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, Apabila ini terbukti Notaris wajib dihukum.

Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2022-08-25T15:59:58+07:00

Semakin berkembangnya perekonomian dan perdagangan menyebabkan semakin tingginya angka pemasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diantaranya muncul permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Kegagalan membayar utang oleh seorang debitur terhadap satu atau lebih kreditur dapat menyebabkan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur. Proses kepailitan terhadap debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara efektif dan efisien. kepailitan merupakan kondisi dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur dinyatakan memiliki utang dan tidak mampu membayarnya.

Selain pengurusan terkait harta pailit dan actio pauliana terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul akibat dari kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan munculnya perkara yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan lain-lain. Penelitian ini ingin mengetahui penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan pendekatan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,serta doktrin yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan sebelum menyentuh pokok perkara, hakim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan tempat diajukannya gugatan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal ini, hakim wajib untuk menolak perkara yang diberikan kepadanya dalam hal setelah diperiksa oleh hakim, perkara tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan terkait. Selain itu, hakim juga wajib untuk memastikan bahwa pada gugatan tidak terjadi error in persona dan obscuur libel.

Gugatan lain-lain yang diperiksa oleh hakim dapat berupa actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya. Untuk memutus perkara yang dimaksud dalam gugatan lain-lain, hakim wajib untuk meneliti dan mempertimbangkan dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat, eksepsi termohon/tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat dan juga dasar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin yang berlaku di Indonesia.

Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial

2022-08-28T16:17:03+07:00

Ditengah meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi, munculnya media sosial saat ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal. Tidak sedikit para pengguna yang justru menyalahgunakannya dengan memposting salah satunya adalah mencemarkan nama baik orang lain. Perihal pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencemaran nama baik terhadap partai politik perlu diperhatikan, mengingkat partai politik merupakan elemen penting struktur pemerintahan. Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara 4 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA memiliki pertimbangan yang berbeda. Permasalahan yang timbul adalah terkait bagaimana analisa penulis terhadap kedua putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Hasil data penelitian yang diperoleh akan dianalisa dengan metode analisis normatif.

In the midst of the increasing use of technology and information, the emergence of social media today has made it easier for the public to access everything. Not a few users who actually abuse it by posting one of which is to defame others. Regarding defamation through social media, it is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Defamation of political parties needs to be considered, raising political parties is an important element of the government structure. Lhoseumawe District Court Number 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm sentenced the Defendant for being proven guilty of a criminal act of defamation through social media with a prison term of 4 months, while in the Banda Aceh High Court Decision No. 184/PID/2017/PT BNA has different considerations. The problem that arises is related to how the author analyzes the two decisions handed down against the defendant. This research uses normative juridical research. The data collection technique used is literature study. The results of the research data obtained will be analyzed using normative analysis methods.