Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum

Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama

2021-07-21T21:15:26+07:00

Latar Belakang

Dasar bagi hakim dalam menilai alat bukti sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan perkara waris serta kewenangan pengadilan dalam memutuskan perkara waris harus sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan dan asas – asas umum yang berlaku dan tepat. Tentang perkara waris dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan yang berupa harta bersama belum dibagi. Pewaris menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta 6 (enam) orang anak kandung. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang, Pertama kompetensi absolut Pengadilan Negeri yang mengadili dan Kedua tentang alat bukti, yaitu dengan adanya alat bukti apakah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normative dengan spesifikasi penelitian inventarisasi Perundang – Undangan dan teori hukum. Jenis dan sumber data meliputi data primer berupa bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder berupa teori hukum dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini, pustaka dibidang hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dokumen – dokumen hukum. Penyajian data dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara deskriptif dan naratif.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dari aspek filosofis, aspek teoritis dan aspek yuridis ditemukan bahwa dasar untuk menentukan kompetensi absolut dan alat bukti dalam perkara waris atas pembagian harta bersama adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan yang dijadikan alat bukti adalah surat sebagai bukti otentik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa, kompetensi Absolut Pengadilan negeri dalam memutuskan perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama berdasarkan pada Undang – Undang yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Hakim dalam menentukan pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara yaitu alat bukti otentik berupa surat.

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup

2021-07-21T21:17:15+07:00

Abstrak

Latar Belakang:

Tingginya jumlah industri batu bara di Kota Samarinda memicu berbagai isu pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi akibat banyaknya kelalaian dari pihak pelaku industri batu bara dalam melakukan upaya reklamasi yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar lahan penambangan. Bentuk kelalaian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan bersih dan sehat, dan sudah selayaknya penegakan hukum diberlakukan guna menimbulkan efek jera. Pemerintah Kota Samarinda memiliki andil dalam berbagai tingkatan untuk memastikan terpenuhinya HAM terkait lingkungan hidup.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan yuridis psikologis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hasil Penelitian:

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam upaya pemastian terpenuhinya HAM terkait lingkungan hidup.

Kesimpulan:

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menjalankan regulasi mengenai pelaksanaan usaha tambang, terutama yang terkait dengan reklamasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kata Kunci: Penegakan; Hukum; Pidana; Lingkungan; HAM

Pengaturan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

2021-07-23T11:24:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan pengaturan hak dari penyandang disabilitas tentang pendidikan dengan membandingkan pendidikan inklusif di Indonesia dengan Undang-Undang The Every Student Succeds Act (ESSA) dan Individuals With Disabilities Education Act (IDEA) yang ada di negara Amerika Serikat. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana regulasi pendidikan inklusif di Indonesia dapat lebih ditingkatkan dari kaca mata hukum serta hal-hal apa saja yang dapat dipelajari dari norma hukum Amerika Serikat terkait pendanaan yang kemudian dapat ditiru di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila program pendidikan dalam Undang-Undang The Every Student Succeds Act (ESSA) section 1111 state plants diterapkan dan diadopsi di Indonesia serta diamandemenkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang pendidikan nomor 20 Tahun 2003 maka pendidikan inklusif di Indonesia akan semakin baik. Kemudian, bila section 611 Individuals With Disabilities Education Act (IDEA) mengenai anggaran pendidikan bagi disabilitas bisa menjadi bagian dari ayat baru di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka hal ini dapat menjamin tersedianya dana utuh bagi pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi dasar hukum baru bagi Pemerintah untuk dapat memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perwujudan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik)

2021-07-23T11:23:37+07:00

Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengalami perkembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran dalam perwujudan asas umum pemerintahan yang baik. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pengaturan Peradilan Tata Usaha Negara dalam tatanan hukum nasional dan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perwujuan pemerintahan yang baik?. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan perannya dalam mewududkan asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya adiministrasi yang baik seingga diperlukan pengawasan, fungsi pengawasan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami penguatan dan lebih intensif seiring dengan perluasaan kewenangan mengadili yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)

2021-07-23T11:19:38+07:00

The responsibilities of the curator in managing and resolving the bankruptcy of PT Pelita Propertindo Sejahtera are: to coordinate with the supervisory judge, determine the supervisory judge regarding the first creditor meeting, limit for submitting bills and verification meetings, announce the bankruptcy situation in newspapers and daily news of the Republic of Indonesia, Notifying the bankruptcy decision and holding a meeting with the Board of Directors of PT Pelita Propertindo Sejahtera, asking for documents to be submitted by the debtor, determining the seal of bankruptcy, giving direction to the board of directors regarding the consequences of bankruptcy, sending invitations to the first creditor meeting to the bankrupt debtor and creditors, accepting creditor registration and a list of provisional creditors. The legal measures that can be taken by the curator in carrying out the settlement of PT Pelita Propertindo Sejahtera's bankruptcy are to secure and maximize the bankruptcy assets, on August 30, 2010, the PT PPS Curatorial Team has filed an the letter of the application to the Supervisory Judge Number; 1018 / BN-ABA-AK / PPS / VIII / 2010 regarding Application for Permit to Sell Bankruptcy. On September 1, 2010, the Supervisory Judge issued a stipulation No. 73 / Pailit / 2009 / PN.Niaga.Jkt.Pst, which essentially approved the sale of the bankruptcy property belonging to PT PPS. The bankruptcy assets sold were shares of PT PPS in PT Oceania Development totaling 128,000 (one hundred twenty eight thousand) shares to PT Cipta Kreasi Harmoni at a price of Rp. 130,000,000,000, - (one hundred and thirty billion rupiah) and an agreement for the return has been made. Regarding the plan to sell bankruptcy assets, the Curatorial Team of PT PPS has sent a letter to the Director of PT Oceania Development Number: 142 / BN-ABA-AK / PPS-Pailit / XI / 2010 dated September 6, 2010 regarding a Request for an Extraordinary GMS. On September 17, 2010, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Oceania Development was held. The meeting has not resulted in a resolution and is still suspended as of October 11, 2010.

Pengawasan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Mengatasi Tanah Longsor Di Jalan Ampera Palaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

2021-07-23T11:22:09+07:00

abstract

Disaster Management is one part of national development, namely a series of Disaster Management activities before, during and after a disaster occurs. So far, there are still perceived weaknesses in the implementation of Disaster Management, such as what happened in Samarinda across from Mangkupalas, one of the villages in the Samarinda Seberang sub-district, Samarinda City, East Kalimantan Province, Indonesia. Mangkupalas is the result of the division of the mosque village. This village was formed based on the Samarinda City Regulation No. 6 of 2014. Three times landslides have occurred on the axis of the Samarinda Seberang-Palaran District, precisely on Jalan Ampera, RT 17, Mangkupalas Village, so that the road body is covered with material. The research method used is empirical juridical in this study, meaning that in analyzing the problem, it is done by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field, namely about the supervision of the Samarinda City Government in Overcoming Landslides on Ampera Palaran Street. Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The results show that the Samarinda city government has coordinated with related agencies such as the UPTD for Regional Development Infrastructure for the East Kalimantan Province, PUPR Kaltim, members of the Samarinda DPRD in the Palaran District, the DLH Samarinda City, the Transportation Agency for the City of Samarinda, the BPBD of Samarinda City, and the Heads of Palaran and Samarinda Seberang. cooperation between the Samarinda City Government, the East Kalimantan Provincial Government, and companies whose businesses operate in the 2 (two) Districts to work together to resolve landslides. In this regard, the ratification of the Revised APBD for road repair implementers in the area uses the Road Maintenance budget, but efforts the government is still not optimal, the government through the relevant agencies is only trying to dispose of material across the road where there is still vacant land. Until now, public roads still use one-lane roads, because the next lane is still covered by landslide material.

Abstrak

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penaggulangan Bencana seperti yang terjadi di samarinda seberang Mangkupalas adalah salah satu kelurahan di kecamatan Samarinda Seberang, Kota samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Mangkupalas merupakan hasil pemekaran dari kelurahan Mesjid. Kelurahan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014. sudah tiga kali longsoran tanah terjadi di jalur poros Kecamatan Samarinda Seberang-Palaran, tepatnya di Jalan Ampera, RT 17, Kelurahan Mangkupalas, sehingga badan jalan tertutup material. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pengawasan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Mengatasi Tanah Longsor Dijalan Ampera Palaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintahan kota Samarinda telah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti UPTD Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Kaltim, PUPR Kaltim, Anggota DPRD Samarinda Dapil Palaran, DLH Kota Samarinda, Dishub Kota Samarinda, BPBD Kota Samarinda, serta Camat Palaran dan Samarinda Seberang. kerjasama antar Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, serta perusahaan yang usahanya beraktivitas di wilayah 2 (dua) Kecamatan tersebut untuk bekerjasama menuntaskan tanah longsor.Berkaitan dengan kondisi ini, pengesahan APBD Perubahan untuk pelaksana perbaikan jalan di kawasan tersebut menggunakan mata anggaran Perawatan Jalan, tetapi upaya pemerintah masih belum maksimal, pemerintah melalui instansi terkait hanya berupaya membuang material diseberang jalan yang masih ada tanah kosong sampai sekarang jalan umum masih menggunakan jalan satu jalur, karena jalur sebelahnya masih tertutup oleh material longsoran tanah.