Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.941Keywords:
Criminal Act of Theft, Criminal Procedure, Value of GoodsAbstract
This research aims to provide prescriptions on what is the relevance of the Value of Goods toward Criminal Act of Theft and what should be done. This research is a Normative Research, with the approach was Conceptual, Statute and Case approach. Legal material itself was legislation, court rulings, legal journals, theses, and other official legal publications. The data then were analyzed qualitatively.
The result of the researcher indicate that the Value of Goods as the causa prima has relevance to criminal act of theft. Misdriff or not, using regular or quick criminal procedure, both depend on the Value of Goods and the specific situation. On the other hand, the accusation of the public prosecutor has an essential role, especially in determining the loss, the specification of evidence, and the application of the Article which has implications for the consideration of judges' decisions. Finally, the high burden of cases and other problems can be prevented by strengthening the existence of misdriff through the adjustment or reconstruction of the Value of Goods until reconstruction of the Criminal Act of Theft.
Downloads
Download data is not yet available.
References
5. REFERENSI
Buku
Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
____ ______, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika
Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Jakarta: Karisma Putra Utama
Binsar Gultom, 2012, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana
J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda, Jakarta: Bina Aksara
John Kaplan, 2012, Robert Weisberg and Guyora Binder, Criminal Law, Cases and Materials, 7th ed. Wolters Kluwer Law & Business
Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
_____ ____________, 2010, Proses Penanganan Perkara Pidana, edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika
Mahrus Ali, 2012, Dasar – Dasar Hukum Pidana, edisi 3, Jakarta: Sinar Grafika
Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana, edisi 8, Jakarta: Rineka Cipta
Mulyadi Lilik, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum edisi revisi, Jakarta: Kencana
Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri D., 2005, Argumentasi Hukum, Yogjakarta: Gadjah Mada University Press
R. Soesilo, 1995, Kitab Undang – undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea
Ronald S. Lumbun, 2012, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, , Jakarta: Raja Grafindo
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta
Stijn Ruiter dkk, De Burger als Rechter: Een Onderzoek naar Geprefereerde Sancties voor Misdrijven in Nederland, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Radboud Universiteit Nijmegen
Wirjono Projodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama
_________ ______________, 1981, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, cet-3, Bandung: Eresco
Karya Ilmiah
Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen Vol. I/ No.1/Jan-Mrt/2012
Djaelani Prasetya, 2019, Analisis Nilai Barang Berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian, Makassar: Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
_________ __________, Pasal 268 ayat (3) Undang – undang No. 8 tahun 1981 (Putusan MK tentang PK), Makassar: Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jusuf Octafianus, Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013
Marina, Nathania dan Tonny, 2015, Tinjauan Pemberian Maaf Keluarga Korban kepada Terdakwa dan Implikasinya terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian, Gema, Thn XXVII/50/Februari – Juli 2015
Roscoe Pound, 1913, The Administration of Justice in the Modern City, Harvard Law Review, Vol. 26, No.4, Feb
Sekar Pramudhita, 2014, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat ( studi kasus putusan no. 30/pid/2013/pt.tk ), Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Yusi dan Liza Agnesta, 2019, Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol. 26 januari
Perundang-undangan
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana
Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012 B/3/X/2012, No. B/39/X/2012
Media Publikasi Lainnya
sipp.pn-makassar.go.id
Buku
Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
____ ______, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika
Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Jakarta: Karisma Putra Utama
Binsar Gultom, 2012, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana
J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda, Jakarta: Bina Aksara
John Kaplan, 2012, Robert Weisberg and Guyora Binder, Criminal Law, Cases and Materials, 7th ed. Wolters Kluwer Law & Business
Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
_____ ____________, 2010, Proses Penanganan Perkara Pidana, edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika
Mahrus Ali, 2012, Dasar – Dasar Hukum Pidana, edisi 3, Jakarta: Sinar Grafika
Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana, edisi 8, Jakarta: Rineka Cipta
Mulyadi Lilik, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum edisi revisi, Jakarta: Kencana
Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri D., 2005, Argumentasi Hukum, Yogjakarta: Gadjah Mada University Press
R. Soesilo, 1995, Kitab Undang – undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea
Ronald S. Lumbun, 2012, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, , Jakarta: Raja Grafindo
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta
Stijn Ruiter dkk, De Burger als Rechter: Een Onderzoek naar Geprefereerde Sancties voor Misdrijven in Nederland, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Radboud Universiteit Nijmegen
Wirjono Projodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama
_________ ______________, 1981, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, cet-3, Bandung: Eresco
Karya Ilmiah
Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen Vol. I/ No.1/Jan-Mrt/2012
Djaelani Prasetya, 2019, Analisis Nilai Barang Berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian, Makassar: Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
_________ __________, Pasal 268 ayat (3) Undang – undang No. 8 tahun 1981 (Putusan MK tentang PK), Makassar: Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jusuf Octafianus, Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013
Marina, Nathania dan Tonny, 2015, Tinjauan Pemberian Maaf Keluarga Korban kepada Terdakwa dan Implikasinya terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian, Gema, Thn XXVII/50/Februari – Juli 2015
Roscoe Pound, 1913, The Administration of Justice in the Modern City, Harvard Law Review, Vol. 26, No.4, Feb
Sekar Pramudhita, 2014, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat ( studi kasus putusan no. 30/pid/2013/pt.tk ), Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Yusi dan Liza Agnesta, 2019, Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol. 26 januari
Perundang-undangan
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana
Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012 B/3/X/2012, No. B/39/X/2012
Media Publikasi Lainnya
sipp.pn-makassar.go.id
Downloads
Published
2020-09-23
How to Cite
Muhammad Djaelani Prasetya. (2020). Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 81–102. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.941
Issue
Section
Articles
