“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA DALAM PENCATATAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN”

Authors

  • Iqbal Adiyatma
  • Dinny wirawan pratiwi

DOI:

https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.223

Keywords:

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Anak Luar Perkawinan, Peraturan Daerah.

Abstract

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk merupakan sebuah pelayanan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk melalui peran aktif Pemerintah dan Pemrintah Daerah. Salah satu diantaranya merupakan pencatatan anak di luar perkawinan, di Kota Samarinda wewenang pencatatan tersebut diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda berupa pengakuan dan pengesahan. Pencatatan anak di luar perkawinan dihrapkan dapat memberikan pemenuhan hak kenegaraan oleh negara dan memberikan perlindungan status secara hukum bagi anak yang lahir tidak secara perkawinan baik agama ataupun secara hukum negara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011

GadjongAgussalimAndi, Pemerintahan daerah, Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Makhfudz. M, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Muliadi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2007

Perangin Effendi, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Priamsmoro Suyanti, Pasang Surut Pengangkatan Kepala Daerah: Pergesran Politik, Cv. Pandu Nusantara, Samarinda, 2006

RidwanJuniarso, Achmad Sodik Sudrajat, HAN & Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung, 2009

Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, LakBangPrESSindo, Yogyakarta, 2011

SentosaPanji, Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance, Refika Aditama, Bandung 2012

Situmorang Viktor M, Catatan Sipil di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Sjarif Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Prenoda Media group, Jakarta, 2006

SoekantoSoerjonodanSri Mamuji, PenelitianHukumNormatif, SuatuTinjauanSingkat, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012

Soimin Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Sunggono Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum,Rajawali Press, Jakarta, 2012

Tanuwidjaja Henny, Hukum Waris Menurut BW, RefikaAditama, Bandung, 2012

PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Kitab Undang-Undang HukumPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminsitrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Peraturan Derah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda

Peraturan Daerah Kota SamarindaN omor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil Di Kota Samarinda

Internet

Dewi Prihartiningsih, Tinjauan Hukum Pengakuan Dan Pengesahan Atas Anak Luar Kawin Menjadi Anak Yang Diakui Secara Sah, 2013, diakses padahttp://digilib.esaunggul.ac.id/tinjauan-hukum-pengakuan-dan-pengesahan-atas-anak-luar-kawinmenjadi-anak-yang-diakui-secara-sah-354.html

http://blogpki.blogspot.co.id/2013/06/administrasi-kependudukan.html

http://dokumen.tips/documents/catatan-sipil-penduduk.html

http://dianchocho.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html

Isyana K. Konoras, PerlindunganHukumTerhadapAnak Di luarnikah, vol.1/no.2/April-Juni/2013- EdisiKhusus, diaksespada http://www.google.com

http://vicko36.blogspot.co.id/2012/04/catatan-sipil.html

http://dandyhernadypahusa.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik_10.html

http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dra.Hj. Siti Aisyah. Kepala Seksi Bidang Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 10 Oktober 2016

Arsip

Profil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2014

Downloads

Published

2017-11-22

How to Cite

Adiyatma, I., & wirawan pratiwi, D. (2017). “TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA DALAM PENCATATAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN”. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 9(2), 79–89. https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.223

Issue

Section

Articles