Pengawasan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Mengatasi Tanah Longsor Di Jalan Ampera Palaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

  • Rustiana Universitas Widya Gama Mahakam
Keywords: Supervision, City Government, Landslide Disaster

Abstract

abstract

 

Disaster Management is one part of national development, namely a series of Disaster Management activities before, during and after a disaster occurs. So far, there are still perceived weaknesses in the implementation of Disaster Management, such as what happened in Samarinda across from Mangkupalas, one of the villages in the Samarinda Seberang sub-district, Samarinda City, East Kalimantan Province, Indonesia. Mangkupalas is the result of the division of the mosque village. This village was formed based on the Samarinda City Regulation No. 6 of 2014. Three times landslides have occurred on the axis of the Samarinda Seberang-Palaran District, precisely on Jalan Ampera, RT 17, Mangkupalas Village, so that the road body is covered with material. The research method used is empirical juridical in this study, meaning that in analyzing the problem, it is done by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field, namely about the supervision of the Samarinda City Government in Overcoming Landslides on Ampera Palaran Street. Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The results show that the Samarinda city government has coordinated with related agencies such as the UPTD for Regional Development Infrastructure for the East Kalimantan Province, PUPR Kaltim, members of the Samarinda DPRD in the Palaran District, the DLH Samarinda City, the Transportation Agency for the City of Samarinda, the BPBD of Samarinda City, and the Heads of Palaran and Samarinda Seberang. cooperation between the Samarinda City Government, the East Kalimantan Provincial Government, and companies whose businesses operate in the 2 (two) Districts to work together to resolve landslides. In this regard, the ratification of the Revised APBD for road repair implementers in the area uses the Road Maintenance budget, but efforts the government is still not optimal, the government through the relevant agencies is only trying to dispose of material across the road where there is still vacant land. Until now, public roads still use one-lane roads, because the next lane is still covered by landslide material.

 

Abstrak

 

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penaggulangan Bencana seperti yang terjadi di samarinda seberang Mangkupalas adalah salah satu kelurahan di kecamatan Samarinda Seberang, Kota  samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Mangkupalas merupakan hasil pemekaran dari kelurahan Mesjid. Kelurahan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014. sudah tiga kali longsoran tanah terjadi di jalur poros Kecamatan Samarinda Seberang-Palaran, tepatnya di Jalan Ampera, RT 17, Kelurahan Mangkupalas, sehingga badan jalan tertutup material. Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pengawasan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Mengatasi Tanah Longsor Dijalan Ampera Palaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintahan kota Samarinda telah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti UPTD Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Kaltim, PUPR Kaltim, Anggota DPRD Samarinda Dapil Palaran, DLH Kota Samarinda, Dishub Kota Samarinda, BPBD Kota Samarinda, serta Camat Palaran dan Samarinda Seberang. kerjasama antar Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, serta perusahaan yang usahanya beraktivitas di wilayah 2 (dua) Kecamatan tersebut untuk bekerjasama menuntaskan tanah longsor.Berkaitan dengan kondisi ini, pengesahan APBD Perubahan untuk pelaksana perbaikan jalan di kawasan tersebut menggunakan mata anggaran Perawatan Jalan, tetapi upaya pemerintah masih belum maksimal, pemerintah melalui instansi terkait hanya berupaya membuang material diseberang jalan yang masih ada tanah kosong sampai sekarang jalan umum masih menggunakan jalan satu jalur, karena jalur sebelahnya masih tertutup oleh material longsoran tanah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Literatur Buku
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti.
M. Kadarisman, 2013, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia ,Jakarta, Rajawali.
Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, Bandung PT. Refika Aditama.
Sopi, 2013, Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai, tipe Madya, Bandung.
Yohannes Yahya, 2006, Pengantar Manajemen, Yogyakarta, Graha Ilmu,

Literatur Jurnal
Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik ISSN 2460- 9714
Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 (2018): 883-902 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)

Internet
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/10412/8290
https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1391261012-3-BAB%202.pdf
https://kliksamarinda.com/soal-longsor-di-jalan-trikora-palaran-samarinda-tak-usah-saling-menyalahkan
https://korankaltara.com/penanganan-longsor-di-samarinda-seberang-lamban
https://968kpfm.co.id/berita/benua-etam/jalan-pattimura-yang-tertimbun-longsor-diperbaiki-pemerintah-gelontorkan-rp-8-miliar


Peraturan
Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
Published
2021-07-21
How to Cite
Rustiana. (2021). Pengawasan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Mengatasi Tanah Longsor Di Jalan Ampera Palaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 13(1), 100-111. https://doi.org/10.24903/yrs.v13i1.1534
Section
Articles