“IMPLIKASI HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL”
DOI:
https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.153Keywords:
Honorary Worker, Government employees, administrative lawAbstract
In the Employment Law is not found that the Government may appoint civil servants Candidate (employess) derived from Honorary Workers but then with Government Regulation No. 48 Year 2005 About Appointment of Honorary Workers Being employess has set a policy that the Government may appoint honorary be employess and then amended by Government Regulation No. 43 of 2007 On Amendment of Government Regulation No. 48 Year 2005 concerning the appointment of Honorary Workers Being employess. This study aims to assess the presence of Honorary Workers in the perspective of Employment Law and Legal Implications Power Honorary appointment into employess. This type of research is normative and descriptive analytical study the rules or norms of positive law, relating to the Government's policy to raise the Honorary Workers be employess. The results of this study found that the appointment of Honorary Workers become employess more viscous aspects of public policy rather than juridical aspects. But public policy is then given a legal basis in the form of Government Regulation. Legal implications of the appointment of Honorary be employess conflict between Employment Law with Government Regulations governing, so that under the principles of law should be a higher Regulations beat / disregard the underlying Regulation and this may mean that the implications of the appointment of Honorary Workers into the civil servant is not valid in terms of Legal AspectsDownloads
References
Abdullah, Rozali, 2000, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Ahmad Ghufron dan Sudarsono, 1991, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Asrori. 1998. Pemerintah Sebagai Representasi Kehendak Negara. Inti Karsa. Jakarta.
Eugene Mc Kenna, 1995, Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi, Yogyakarta.
J.E.Hosio, 2006, Kebijakan Publik & Desentralisasi, LaksBang, Yogyakarta.
Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung.
Kansil C.S.T, 1995, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
Kristian Widya Wicaksono, 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Lin Grensing, 1997, Seleksi Karyawan, Arcan, Jakarta.
Malayu S.P.Hasibuan, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT.Bumi Aksara. Jakarta.
Miftah Thoha, 2008, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta.
Mustopadidjaja, 1999, Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapannya, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia, Jakarta.
M. Sinaga. 1999, Disiplin Kelima, Seni dan Praktek dari Organisasi Pembelajar, Bina Aksara, Jakarta.
Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
Sri Hartini dkk, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Sondang P Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
Syaukani, Afan Gaffar, M.Ryaas Rasyid, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara
Kesatuan, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta.
Tim Nusamedia, 2010, Peraturan Perundang-Undangan Tentang PNS,NusaMedia, Bandung.
Utrecht, 1967, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
Walter William, 1998. Performance Management. International Thomson Business Press. New Jersey.
Wiliam N. Dunn, 1987. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Prees, Jogjakarta.
W.Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
Keputusan.Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tanggal 8 Mei 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Kep/75/M.Pan/7/2004 Tgl.23 Juli 2004 ttg Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS ;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005 ;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005 ;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
