Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup

  • Fatich Nurhadi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Keywords: Penegakan; Hukum; Pidana; Lingkungan; HAM

Abstract

Abstrak

 

Latar Belakang:

Tingginya jumlah industri batu bara di Kota Samarinda memicu berbagai isu pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi akibat banyaknya kelalaian dari pihak pelaku industri batu bara dalam melakukan upaya reklamasi yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar lahan penambangan. Bentuk kelalaian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan bersih dan sehat, dan sudah selayaknya penegakan hukum diberlakukan guna menimbulkan efek jera. Pemerintah Kota Samarinda memiliki andil dalam berbagai tingkatan untuk memastikan terpenuhinya HAM terkait lingkungan hidup.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan yuridis psikologis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hasil Penelitian:

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam upaya pemastian terpenuhinya HAM terkait lingkungan hidup.

Kesimpulan:

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menjalankan regulasi mengenai pelaksanaan usaha tambang, terutama yang terkait dengan reklamasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

 

Kata Kunci: Penegakan; Hukum; Pidana; Lingkungan; HAM

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Published
2021-02-22
How to Cite
Nurhadi, F. (2021). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 13(1), 19-29. https://doi.org/10.24903/yrs.v13i1.1214
Section
Articles