ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) UNTUK MENILAI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI DESA TANJUNG LIMAU KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN 2019
DOI:
https://doi.org/10.24903/obor.v3i1.1411Keywords:
APBDes, Transparency, AccountabilityAbstract
The purpose of this study is to find out how the management of the revenue and expenditure budget of Tanjung Limau village, Muara Badak district in 2020 has been carried out transparently and to find out whether the management of the income and expenditure budget of Tanjung Limau village, Muara Badak district in 2020 has been carried out in an accountable manner.
Villages are the pioneers of an autonomous and fully sovereign democratic system and have their own social norms. Villages as autonomous regions are given special rights, such as managing village budgets. Village financial management is derived in the form of village policies in the form of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa). This study aims to determine the transparency and accountability of the management of the village budget and expenditure income (APBDesa) in Tanjung Limau village, Muara Badak sub-district. This type of research is to use a qualitative approach in the type of case study.
The research method is, the data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained through interviews and secondary data sources were obtained from books, internet, and related documents. Informants in this study were the village head, village secretary, village treasurer, head of development, BPD, RW, RT, and representatives of community leaders in Tanjung Limau village, Muara Badak district.
The result of this research is that the management of APBDesa in Tanjung Limau village, Muara Badak sub-district is already based on the principles of transparency and accountability, although it is not fully in accordance with existing regulations. Thus, it is necessary to carry out continuous improvements while still adjusting to the situation and conditions as well as the development of the prevailing laws and regulations
References
Alif Hazmi I. 2016. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Kebijakan dan manajemen publik. Vol. 4 No. 2.
Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. (Online). 14 Agustus 2017.
Http://Ovy19.Wordpress.Com.
Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman Taufik. 2014. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
Arista Widiyanti, 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Auditya Lucy, Husaini, Lismawati. 2013. Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 21-41.
Bachrein, S. 2010. Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 8 No.2, Juni 2010: 133-149.
Dura, J. 2016. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal Jibeka Volume10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 – 32.
Faridah & Suryono Bambang, 2015. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4, No 5.
Halim Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Hansen, Mowen, 2005. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Indra Bastian, 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Iqsan. 2016. Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Long Nah KecamatanMuara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan,4(1), 230-240.
Ismiarti. 2013. Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. (Tesis.Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE UNIB).
Kumalasari D, Iksan B.R. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal ilmu dan riset akuntansi. Vol. 5 No. 1.
Leonardo yosua L., Linda L., Heince R. 2017. Anlisis pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA.Vol. 5 No. 2 Hal. 1474-1483.
Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. 2002. Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah, Salemba Empat. Jakarta.
Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. 2015. Akuntansi SektorPublik.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi offset.
Moleong, L. 2012.Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Moleong, L.J. 2005. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Riyanto, A., Adriani, A., & Norlena. (2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Tanggung Jawa Sosial Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba. Jurnal Ekonomika (Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan Syari'ah) Vol. 10, No.01
