PELAYANAN PEMERINTAH DESA PADA BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DESA DUNGUN KECAMATAN TONGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

  • Novi Sri Sandyawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "Banyuangga" Probolinggo
  • Temu Ningsih Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "Banyuangga" Probolinggo
Keywords: Pelayanan, Administrasi, dan Pemerintah Desa

Abstract

Rendahnya mutu pemberian layanan publik di Indonesia hingga sekarang telah menjadi sesuatu yang normal terjadi. Pemerintah sebagai pelaksana yang memberikan layanan publik untuk hak masyarakat belum bisa memberikan layanan sesuai harapan masyarakat.  Hal itu ditunjukkan melalui surat kabar banyak masyarakat yang mengeluh mengenai palayanan public yang diberikan pemerintah. Hal ini terjadi secara merata baik dari tingkat daerah hingga tingkat desa. Pemberian layanan publik ditingkat desa bisa terlaksana dengan baik bilamana pemerintah desa melaksanakan pemerintahan secara transparan. Pelayanan publik akan terlakasana dengan baik bila pemerintah desa menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Kepala desa yang memiliki sikap bijaksana tentunya memberikan arahan terhadap aparatur desa untuk mengedepankan pelayanan agar masyarakatnya mendapat pelayanan yang baik. Riset ini menggunakan pendekatan deskriptif serta analisis data secara kualitatif yang bertujuan mengungkap pemberian layanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Para pegawai administrasi kependudukan di Kantor Desa Dungun jarang menjelaskan kepada masyarakat terkait cara mengisi formulir bila mengurus administrasi namun masyarakat hanya diberikan formulir saja tanpa memberi tahu cara mengisinya. Sedangkan untuk proses mengurus adminsitrasi mansyarakat dapat mengatasinya sendiri, namun masih ada saja permasalahan yang manjadi kendala misalnya masih butuh waktu yang panjang dalam menerbitkan KK, e-KTP di Kantor Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Pihak dari desa juga belum menyediakan informasi-informasi mengenai pemberian layanan administrasi kependudukan yang menjadikan masyarakat kesulitan mengurus surat pengantar penerbitan e-KTP serta KK.

References

Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu
Danim, Sudarwan. 2002. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : UGM Press
Dwiyanto, A. 2006.Pembaharuan Birokrasi Publik di Indonesia.Yogyakarta: UGM Press
Istianto, B. 2011. Pengelolaan Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media
Juliantara, D. 2005. Perbaikan Kapabilitas Pemerintah Daerah pada Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan
Mahsun, M. 2006. Mengukur Kinerja Bidang Publik. Yogyakarta : BPFE
Moenir, A.S. 2002.Pengelolaan Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara
Moleong, L. J. 2007. Metodologi Riset Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
Raba, M. 2006. Akuntabilitas (Konsep serta Penerapan). Malang : UMM Press
Rakhmat, J. 2004.Metode Riset Komunikasi di Lengkapi Contoh Analistik Statistik. Bandung : PT Rosdakarya
Santosa, P. 2008. Administrasi Publik, Teori & Aplikasi Good governance. Bandung : Refika Aditama
Sedarmayanti. 2003. Good governance dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien. Bandung : Mandar Maju
Sembiring, M.2012. Budaya & Kinerja Organisasi. Bandung : Fokusmedia
Sugiyono. 2012. Memahami Riset Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Sugiyono. 2007. Metode Riset Pendidikan Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
Sumarto, H. Sj. 2003.Inovasi, Partisipasi serta Good Governance. Bandung :Yayasan Obor Indonesia
Suyanto, B. 2005. Metode Riset Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenada Media
Tangkilisan, H. N. S.2005. Pengelolaan Publik. Jakarta : Grasindo
Wasisto, S., & Irawan Tahir. 2007. Prospek Pembangunan Desa. Bandung : Fokusmedia
Widjaja. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Published
2022-05-31
How to Cite
Sandyawati, N. S., & Ningsih, T. (2022). PELAYANAN PEMERINTAH DESA PADA BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DESA DUNGUN KECAMATAN TONGAN KABUPATEN PROBOLINGGO. FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 7(1), 233-239. https://doi.org/10.24903/fpb.v7i1.1499
Section
Articles