Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pajak; Peradilan; Kekuasaan Kehakiman;

  • Eko Nuriyatman Pengamat Hukum Kebijakan Publik dan Sumber Daya Alam
  • Rustian Mushawirya Fakultas Hukum Universitas Jambi
  • Windarto Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas mengenai penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, penyelesaian sengketa pajak menurut undang-undang yang mana ketentuan syarat formal pengajuan banding yang tercantum pada poin 6, menunjukan syarat yang memberatkan serta perlakuan tidak adil terhadap wajib pajak. Ketidakadilan itu terlihat dari substansi penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang pada dasarnya ditentukan sendiri oleh wajib pajak saat menyerahkan surat pemberitahuan terhutang. Kedua, mengenai kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia yang mana ketua dan wakil ketua diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan oleh Menteri Keuangan sctelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula para hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh menteri tesebut, setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung, jumlah anggota termasuk pimpinan ditetapkan sebanyak-banyaknya 35 orang.

Published
2020-12-01
How to Cite
Nuriyatman, E., Mushawirya, R., & Windarto. (2020). Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak: Pajak; Peradilan; Kekuasaan Kehakiman;. FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.24903/fpb.v5i2.1108
Section
Articles